Selamat Datang di Website Jurusan Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Peradaban

Dalam rangka penyelarasan kebutuhan sumber daya manusia Indonesia yang bermutu dan produktif sesuai dengan standar kompetensi kerja baik nasional maupun internasional dengan capaian pembelajaran (learning outcomes) yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang dihasilkan oleh sistem pendidikan formal, informal, nonformal, pelatihan maupun pengalaman kerja yang diakui dengan sistem pengakuan pembelajaran lampau maupun kemampuan saat ini, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) bekerjasama dengan Kementerian dan institusi pemerintah lainnya, para pemangku-kepentingan pengguna tenaga kerja terkait, asosiasi industri, asosiasi profesi, asosiasi internasional, perguruan tinggi regional/internasional, dan lembaga terkait lainnya telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan. Jenjang kualifikasi adalah tingkat capaian pembelajaran yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan/atau pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1-1.

KKNI menyediakan 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, dimulai dari kualifikasi jenjang 1 sebagai kualifikasi terendah sampai dengan kualifikasi jenjang 9 sebagai kualifikasi tertinggi. Penetapan jenjang kualifikasi 1 sampai 9 dilakukan melalui pemetaan komprehensif kondisi ketenagakerjaan di Indonesia ditinjau dari kebutuhan penghasil (supply push) maupun pengguna (demand pull) tenaga kerja. Dengan demikian, KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia dalam sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan kerja nasional serta sistem pengakuan kompetensi nasional, yang dapat dipakai sebagai pedoman untuk:

  1. menetapkan kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja;
  2. menetapkan skema pengakuan kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja;
  3. menyetarakan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja; dan
  4. mengembangkan metode dan sistem pengakuan kualifikasi sumberdaya manusia dari negara lain yang akan bekerja di Indonesia.

KKNI menjadi acuan dalam pengemasan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) ke dalam tingkat atau jenjang kualifikasi. Pengemasan SKKNI ke dalam jenjang kualifikasi KKNI sangat penting untuk keperluan penyandingan maupun penyetaraan kualifikasi dan atau rekognisi dengan tingkat pendidikan dan atau tingkat pekerjaan. Di samping itu,  pengemasan SKKNI ke dalam KKNI juga penting untuk keperluan harmonisasi dan kerjasama saling pengakuan kualifikasi dengan negara lain, baik secara bilateral maupun secara multilateral.

Setiap sektor dan jenjang pada KKNI memiliki deskriptor masing-masing. Deskriptor setiap jenjang kualifikasi juga disesuaikan dengan mempertimbangkan kondisi negara secara menyeluruh, termasuk perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, perkembangan sektor‐sektor pendukung perekonomian dan kesejahteraan rakyat seperti perindustrian, pertanian, kesehatan, hukum, dan lain‐lain, serta aspek‐aspek pembangun jati diri bangsa yang tercermin dalam Bhineka Tunggal Ika, yaitu komitmen untuk tetap mengakui keragaman agama, suku, budaya, bahasa dan seni sebagai ciri khas bangsa Indonesia. Jenis kualifikasi pada KKNI dirancang untuk memungkinkan setiap jenjang kualifikasinya bersesuaian dengan kebutuhan bersama antara penghasil dan pengguna lulusan perguruan tinggi, kultur pendidikan/pelatihan di Indonesia saat ini serta gelar lulusan setiap jalur pendidikan tinggi yang berlaku di Indonesia.

Deskriptor pada KKNI terdiri atas dua bagian yaitu deskripsi umum dan deskripsi spesifik. Deskripsi umum mendeskripsikan karakter, kepribadiaan, sikap dalam berkarya, etika, moral dari setiap manusia dan berlaku pada setiap jenjang. Sedangkan deskripsi spesifik mendeskripsikan cakupan keilmuan (science), pengetahuan (knowledge), pemahaman (know-how) dan keterampilan (skill) yang dikuasai seseorang bergantung pada jenjangnya.

Secara konseptual, setiap jenjang kualifikasi dalam KKNI disusun oleh empat parameter utama yaitu (a) keterampilan kerja, (b) cakupan keilmuan/pengetahuan, (c) metoda dan tingkat kemampuan dalam mengaplikasikan keilmuan/pengetahuan tersebut serta (d) kemampuan manajerial. Ke‐empat parameter yang terkandung dalam masing‐masing jenjang disusun dalam bentuk deskripsi yang disebut Deskriptor KKNI. Dengan demikian ke 9 jenjang KKNI merupakan deskriptor yang menjelaskan hak, kewajiban dan kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan keahliannya. Uraian tentang parameter pembentuk setiap Deskriptor KKNI adalah sebagai berikut:

  1. Keterampilan kerja atau kompetensi merupakan kemampuan dalam ranah kognitif, ranah psikomotor, dan ranah afektif yang tercermin secara utuh dalam perilaku atau dalam melaksanakan suatu kegiatan, sehingga dalam menetapkan tingkat kompetensi seseorang dapat ditilik lewat unsur‐unsur dari kemampuan dalam ketiga ranah tersebut.
  2. Cakupan keilmuan/pengetahuan merupakan rumusan tingkat keluasan, kedalaman, dan kerumitan/kecanggihan pengetahuan tertentu yang harus dimiliki, sehingga makin tinggi kualifikasi seseorang dalam KKNI ini dirumuskan dengan makin luas, makin dalam, dan makin canggih pengetahuan/keilmuan yang dimilikinya.
  3. Metoda dan tingkat kemampuan adalah kemampuan memanfaatkan ilmu pengetahuan, keahlian, dan metoda yang harus dikuasai dalam melakukan suatu tugas atau pekerjaan tertentu, termasuk didalamnya adalah kemampuan berpikir (intellectual skills).
  4. Kemampuan manajerial merumuskan kemampuan manajerial seseorang dan sikap yang disyaratkan dalam melakukan suatu tugas atau pekerjaan, serta tingkat tanggung jawab dalam bidang kerja tersebut.

Internalisasi dan akumulasi ke empat parameter yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur di dalam Sistem Pendidikan Nasional (Program Pendidikan Berbasis Akademik, Vokasi, dan Profesi) atau melalui pengalaman kerja di dalam Sistem Sertifikasi Nasional (Pengembangan Karir Berbasis Pelatihan Kerja dan Pengalaman) disebut capaian pembelajaran, yang harus dinyatakan ke dalam pola standar yang bisa dipergunakan oleh semua pemangku-kepentingan terkait untuk pelaksanaan tugas masing-masing (Badan Standarisasi Nasional Pendidikan/BSNP, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi/BAN-PT, Lembaga Akreditasi Mandiri/LAM, Badan Nasional Sertifikasi Profesi/BNSP, dan Auditor Internal maupun External). Secara umum parameter deskripsi dinyatakan ke dalam: kemampuan di bidang kerja (dari profil lulusannya), pengetahuan yang dikuasai (rumpun ilmu), dan kemampuan manajerial (posisi manajerial di bidang kerja). Di samping itu, setiap Perguruan Tinggi dapat menambahkan kemampuan-kemampuan lain pada lulusannya, yang dalam format Pendidikan Tinggi (Dikti) dimasukkan ke dalam klasifikasi “kompetensi pendukung dan kompetensi pilihan lainnya”, atau ke dalam “kompetensi khusus” menurut klasifikasi standar isi BSNP.

Dalam rangka perumusan deskripsi lebih detil ke dalam masing-masing rumpun ilmu termasuk Informatika dan Komputer, maka Kementerian Ristek dan DIKTI telah menugaskan kepada Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer (APTIKOM) untuk mendesain KKNI rumpun ilmu Informatika dan Komputer, yang selanjutnya dirumuskan di dalam naskah akademik ini.

1.2  Maksud dan Tujuan

Maksud naskah akademik ini adalah mendesain suatu rumusan standar kualifikasi untuk rumpun ilmu Informatika dan Komputer dengan tujuan agar bisa dipergunakan sebagai bahan masukan penyusunan kurikulum program pendidikan sesuai kompetensi yang ditetapkan oleh pemangku-kepentingan di bidang pendidikan, serta sertifikasi pelatihan kerja dan pengalaman kerja sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan oleh pemangku-kepentingan bidang industri.

1.3  Landasan Hukum

Landasan hukum yang mendukung naskah akademik ini adalah sebagai berikut:

  1. UUD RI Tahun 1945 pasal 4 ayat (1);
  2. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
  3. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4279);
  4. UU No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
  6. PP No. 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4408);
  7. PP No. 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4637);
  8. PP No. 31 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4637);
  9. PP RI No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
  10. Surat Dirjen Dikti No.1030/D/T/2010 tanggal 26 Agustus 2010 Perihal Penataan Nomenklatur Program Studi Psikologi, Komunikasi, Komputer, dan Lanskap.
  11. Surat Ketua/Sekjen APTIKOM No.05/DE/APTIKOM/VII/2011 Tanggal 14 Juli 2011 Perihal Penataan Kodefikasi & Bidang Ilmu.
  12. Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Rancangan 1 Pedoman BNSP 219-2012 tentang Pengembangan Skema Sertifkasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
  13. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagaimana dirumuskan dalam Permen Dikbud No. 49 Tahun 2014.
  14. Permen Dikbud Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi.
  15. ACM/IEEE Computing Curricula:
    1. Computer Science Curricula 2013 tentang Curriculum Guideline for Undergraduate Degree Programs in Computer Science
    2. Information Systems 2010 tentang Curriculum Guideline for Undergraduate Degree Programs in Information Systems
  • Information Technology 2008 tentang Curriculum Guideline for Undergraduate Degree Programs in Information Technology
  1. Software Engineering 2014 tentang Curriculum Guideline for Undergraduate Degree Programs in Software Engineering.

Computer Engineering 2004 tentang Curriculum Guideline for Undergraduate Degree Programs in Computer Engineering

sumber : Aptikom

1 thought on “Selamat Datang di Website Jurusan Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Peradaban”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *